KONAWE UTARA, LIDIKSULTRA.COM – Kepala Badan perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Konut, Ir. La Ode Muhaimin, S.T., M.P.W membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Pascatambang dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bumi Nikel Nusantara (BNN). Mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH, Kepala Bapperida membuka acara tersebut pada salah satu hotel di Kendari, Selasa (24/6/2025).
Bupati melalui Kepala Bapperida mengatakan, Pemda Konut mengapresiasi langkah PT BNN yang telah melaksanakan konsultasi publik pascatambang yang melibatkan multi pihak untuk mendapatkan berbagai saran.
“Pascatambang ini adalah upaya yang sangat panjang. Jadi sebenarnya kami pemda inginkan agar pemenuhan penyusunan dokumen secara administratif bisa dilakukan secara menyeluruh,” terang Muhaimin.
Menurutnya, Pemda Konut menginginkan agar PT BNN dalam menyusun dokumen Pascatambang dan RIPPM Lebih baik berfokus ke subtansi yang sebenar-benarnya.
“Sebenarnya pemda inginkan agar ada mekanisme penganganggaran. Bagaimana menyusun rencana pasca tambang sesuai dengan metode dalam hal penentuan program kegiatannya. Ini yang sebenarnya yang belum kita ciptakan yakni skemanya,” terangnya.
Lebih lanjut, Muhaimin juga mengharapkan agar dalam proses penyusunan Pascatambang PT BNN bisa berjalan secara transparan sehingga baik perusahan maupun masyarakat yang ada di wilayah pertambangan tersebut bisa merasakan dampak positifnya.
“Kami inginkan itu disusun secara transparan. Kami pemda ingin perusahaan, kami pemerintah, dan yang utama masyarakat ini bisa merasakan dampak yang nyata,” ujarnya.
“Namun sekali lagi, kami Pemda Konut sangat mengapresiasi langkah PT BNN yang mau melakukan konsultasi publik pascatambang dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan seluruh yang berkempentingan,” tambahnya.
Geral MPT BNN Ahmad Syahrul mengungkapkan, bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan bertujuan untuk membahas rencana kegiatan pasca tambang dan program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
“Tujuannya adalah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya forum yang dilaksanakan juga untuk membahas rencana kegiatan setelah operasi penambangan berakhir, termasuk reklamasi lahan, revegetasi, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan limbah.
“Kita ingin memastikan bahwa rencana pascatambang tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang,” tutupnya. (ADV)
